PENDIDIKAN ALTERNATIF
SISTEM PENDIDIKAN ALTERNATIF

A.    PENDAHULUAN
Tidak seorangpun dilahirkan kecuali ia mempunyai fitrah, maka kedua orang tuanya yang mempengaruhi, menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi (HR. Muslim dari Abu Hurairoh).

Hadits tersebut mengindikasikan bahwa manusia pada dasarnya mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang bersifat baik, yakni mengacu Asma al-Husna, dimana manusia harus selalu berusaha untuk mencapainya dengan cara mengoptimalkan seluruh anugrah kemampuan yang telah dimilikinya; indra, fikiran dan hati. Fitrah manusia bagaikan mutiara di dasar lautan yang dapat dimanfaatkan apabila manusia dapat mengeksplorasinya. Sedangkan pendidikan merupakan sarana untuk megeksplorasikan fitrah manusia tersebut. Tanpa pendidikan, manusia tidak akan pernah berintraksi dan bersosialisasi dengan alam sekitarnya, karena setiap gerak manusia akan lahir dari didikan dan pengajaran alam sekitarnya.
Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan Nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengemabangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dan ini secara jelas telah dicantumkan dalam UU No. 20 tahun 2003 yang mengembangkan amanat pembukaan UUD 45. cirri-ciri manusia Indonesia seutuhnya telah dijelaskan yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Untuk membangun manusia yang berpengetahuan, tampaknya tidak banyak menghadapi masalah. Bahkan pendidikan kita saat ini lebih banyak ditekankan kepada perolehan pengetahuan. Yang  masih menjadi pertanyaan  adalah seberapa jauh pendidikan kita telah mampu mengisi tujuan dalam budi pekerti luhur, memiliki keterampilan, memiliki kepribadian dan mandiri serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan? Sudahkah sistem pendidikan kita mengimplementasikan tujuan tersebut? Apa yang harus dilakukan pendidikan nasional kedepan untuk lebih bersaing dengan dunia luar?

B. IDEALITAS DAN REALITAS PENDIDIKAN NASIONAL
1. Idealita
Mempersoalkan idealita pendidikan, tentunya perlu memlilih satu pendekatan tertentu, yaitu menjadi titik persoalan dari pendidikan itu sendiri. Selama ini ada beberapa pemikiran tentang pendidikan yang cenderung lebih menekankan pada masalah proses dan ada juga yang lebih menekankan pada masalah produk. Disamping itu ada juga pemikiran yang menekankan pada masalah anak, substansi pengetahuan atau kurikulum, disiplin, dan kebebasan.
Adanya berbagai macam pilihan tekanan pendidikan itu tentunya merupakan bukti adanya ragam idealita pendidikan termasuk sistem pendidikan di Indonesia. Dan dari banyaknya ragam tekanan pendidikan itu, maka dapat dibayangkan kemungkinan ragam sistem pendidikan yang diterapkan di dalam satu masyarakat.
Tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi tujuan Intrinsik dan tujuan Eksintrik.[1] Bagi bangsa kita, pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Untuk mengisi tujuan umum ini, juga dikembangkan tujuan-tujuan yang lebih pendek, yakni tujuan institusional dari setiap terminal satuan pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA, dan PT), tujuan kurikuler bagi setiap mata pelajaran, dan tujuan instruksional bagi setiap terjadi proses belajar mengajar.[2] Dalam pasal 3 UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[3]
Ketercapaian tujuan umum pendidikan kita tergantung pada tercapainya pada tujuan yang lebih pendek dan daya dukung tujuan yang lebih pendek. Padahal ketercapaian tujuan yang lebih pendek itu sulit terkontrol, sehingga pada gilirannya ketercapaian tujuan umum pendidikan itu dengan mudah dapat dinilai dalam panggung pentas kehidupan masyarakat luas. Kesulitannya adalah kelompok masyarakat mana yang lebih dominan pentas dalam panggung masyarakat itu? Dengan demikian, maka kita sulit mengadakan penilaian umum atas keberhasilan pendidikan.
Berdasarkan jenjang pendidikan nasional kita, maka kedudukan satuan pendidikan diselenggarakan 1. pada tingkat Taman Kanak-kanak adalah dianjurkan, 2. pada tingkat SD dan SLTP adalah wajib, 3. pada tingkat SLTA adalah didorong, sedangkan pada tingkat 4. perguruan tinggi adalah diberi kesempatan.[4]
2. Realita.
Fenomena hasil pendidikan kita saat ini ternyata tidak cukup memuaskan, hal ini terlihat dari indikasi kemasyarakatan yang jauh dari idealitas. Cobalah lihat hasil yang menonjol dari pendidikan kita dewasa ini;
a. Pendidikan kita telah kehilangan objektivitasnya. Gejala ini dapat diperhatikan dari kenyataan sekarang, bahwa orang tua atau sistem persekolahan kita menghendaki anaknya atau siswanya medapat juara kelas atau sekolah. Mereka tidak menginginkan anaknya atau siswanya yang nantinya mampu hidup dimasanya dan mampu memecahkan masalah kehidupan untuk mempertahankan eksisitensi hidup mereka.
b. Pendidikan kita tidak mendewasakan anak. Anak hanya mendapat beban untuk mendapatkan renking, agar meraka dapat memperoleh berbagai fasilitas yang dikehendaki anak dari orang tuanya. Setaip langkah yang mengecewakan orang tua akan berakibat ia akan kehilangan hak-hak untuk memperoleh fasilitas itu.
c. Pendidikan kita tidak menumbuhkan pola berfikir.  Sistem mengajar dengan pola “Deliveri Sistem” atau sistem penyampaian menjauhkan kedudukan siswa dari bahan ajar, sehingga siswa tidak dapat berinteraksi langsung dengan bahan ajar. Interaksi langsung hanya terjadi antara guru dengan siswa melalui system penyampaian itu yang menyebabkan siswa menjadi reseptif-pasif.
d. Pendidikan kita tidak menghasilkan manusia terdidik. Apabila pendidikan kita menghasilkan manusia terdidik, maka semakin tinggi tingkat pendidikan mereka seharusnya menjadi manusia yang semakin terdidik. Keterdidikan seseorang ditunjukan oleh prilaku mereka. Dekadensi moral (Korupsi, Narkoba, tawuran masa, kriminalitas, pemerkosaan baik terhadap orang lain maupun terhadap keluarganya sendiri) yang melanda Indonesia saat ini adalah bukti nyata kegagalan pendidikan kita saat ini terutama pendidikan agama. Hal itu merupakan isyarat masih lemahnya kendali akhlak didalam diri seseorang[5].
e. Pendidikan kita terasa membelenggu. Pendidikan yang membelenggu menurut Paulo Freire ditandai oleh terjadinya transaksi  Preskriptif melalui pemberian perintah (resptur), dan Transfer pengetahuan. Sedangkan pendidikan yang berlangsung yang membebaskan dengan transaksi Dialogis dan Transformasional.[6]
f. Pendidikan kita belum mampu memenuhi tuntutan globalisasi. Kondisi masyarakat kita sejauh ini masih banyak yang  saing.
Sebenarnya sich masih banyak lagi keganjilan-keganjilan yang nampak pada hasil produk pendidikan kita selain lima diatas, seperti ungkapan Djohar MS yang mengatakan bahwa pendidikan kita tidak menghasilkan individu belajar, pendidikan kita dirasa Linier-Indoktrinatif, pendidikan kita belum menghasilkan kemandirian, dan pendidikan kita belum mampu memberdayakan dan membudayakan peserta didik.[7]
Itulah kondisi pendidikan pendidikan kita pada saat ini. Padahal, bayangin lho saat ini kita tuch lagi ngadepain yang namanya era globalisasi yang menuntut kesiapan diri secara utuh; SDM, ekonomi, Politik, juga kesiapan manajemen sosial yang Oke. Misalnya aja seperti ungkapan Tilaar bahwa salah satu ciri globalisasi adalah masyarakat mega-kompetisi 
Masyarakat yang terbuka yang tanpa batas memungkinkan kerjasama antar masyarakat dan antar bangsa. Satu bangsa tidak dapat hidup terisolasi tanpa kerjasama dengan bangsa yang lain. Dan didalam hidup bersama yan memberikan kesempatan yang sama pada kepada setiap individu, setiap kelompok, maka akanterjadi kompetisi yang sehat antar-masyarakat, antar-bangsa.[8]
           
Proses globalisasi informasi dan nilai-nilai melalui berbagai produk kemajuan tekhnologi informasi mutakhir seperti satlit komunikasi, atau Internet yanag kian terus mengglobal, atau jaringan TV dengan berbagai program terdifersifikasi-ingat CNN, MTv, Discovery Channel, HBO, yang tanpa dapat dihalangi melintasi batas-batas geografis, merupakan tanda-tanda dominasi IPTEK yang cukup jelas, dan masyarakat kita perlu untuk beradaptasi terhadap tuntutan tersebut.[9]
Nah  kalau sudah demikian, maka udah saatnya kita kudu ngaca diri, sejauh mana kesiapan kita menghadapi tantangan itu semua. Kemajuan tekhnologi, dunia tanpa batas serta transformasi budaya adalah fakta yang sedang kita hadapi saat ini yang merupakan tantangan bagi dunia pendidikan kita. Dan hal ini berkaitan dengan pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional kita.
Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, maka sistem pendidikan Nasionalpun berubah dari Sentralistik menjadi desentralistik. Walaupun demikian ternyata desentralisasi pendidikan saat ini berjalan secara parsial, pusat masih mempunyai kendali yang cuku kuat; tujuan pendidikan, materi ajar, juga hasil penilaian pendidikan. (UAN). SISDIKNAS juga diselenggarakan secara diskriminatif, jauh dari apa yang ada didalamnya yaitu “setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar dan menyelenggarakan usaha pendidikan”[10]. Dalam kenyataannya SISDIKNAS berjalan secara diskriminatif dan tidak demokratis, masih ada dikotomi yang jelas antara pendidikan Negri dan Swasta. Lembaga pendidikan negri dikelola oleh Pemerintah sedangkan Swasta dikelola oleh masyarakat. Sekolah swasta dikelompokan menjadi tiga kelompok; terdaftar, diakui, dan disamakan dengan sekolah negri. Perguruan N dibiayai oleh pemerintah sedangkan perguruan S dibiayai oleh masyarakat sendiri.
Seiring dengan gamabaran perlakuan diskriminatif seperti yang disebut diatas, maka sacara psikologis terkesan bahwa pendidikan adalah milik pemerintah dan bukan milik masyarakat. “semangat kebatinan atau “Jiwa pendidikan” telah lepas dari masyarakat. Mereka hanya mementingkan status formal, ijazah, dan gelar, bahkan dewasa ini banyak terjadi perdagangan gelar, jenjang, dan ijazah.[11] 

C. PENDIDIKAN  TERPADU: SEBUAH TAWARAN
Melihat gambaran sistem pendidikan nasional diatas, serta kegagalan pendidikan nasional, maka perlu kiranya kami menawarkan sebuah sisitem pendidikan alternatif yang merupakan bagian dari pembaharuan pendidikan nasional kedepan dalam rangka menghadapi tuntutan zaman. Kata kunci untuk menggambarkan sistem pendidikan nasional yang bagaimana yang diperlukan dalam abad-abad mendatang adalah pendidikan yang bermutu. Mutu bukan saja pada unsur masukan (input), tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran (output) atau lulusan, agar dapat memuaskan harapan masyarakat pelanggan pendidikan[12].
1. Pendidikan Terpadu
pendidikan indonesia dari dulu sampai saat ini masih terkesan atau jelas-jelas berjalan secara parsial dan terpisah-pisah tanpa adanya koordinasi yang jelas dari pemerintah. Parsialisasi ini dapat dilihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang didirikan oleh beberapa departemen, misalnya Departemen Pertahanan mempunyai AKABRI, AKPOL, dll. Departemen Keuangan mempunyai STAN, Departemen dalam Negri mempunyai STPMD, dan Departemen Kehakiman mempunyai AKIP. Dasar pemikiran pendirian lembaga-lembaga pendidikan tersebut adalah untuk pemberdayaan sumber daya manusia masing-masing departemen. Pendirian ini berimplikasi pada kesan misskoordinasi sistem pendidikan Nasional serta menyebabkan munculnya bibit-bibit egoisme masing-masing departemen tersebut. Oleh karena itulah perlunya penyatuan visi lembaga-lembag tersebut dalam satu payung, dan inilah yang disebut pendidikan nasional terpadu.
Pendidikan nasional terpadu artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, kreativitas dan keterampilan yang kemudian didukung dan diakui oleh dunia industri dan pemerintah dengan aturan hukum yang jelas dan tegas.[13] Karena sejauh ini pendidikan nasional tidak pernah bersahabat dengan dunia industri.sebagai kekuatan utama dalam pendidikan nasional, maka pendidikan nasional terpadu ini mencakup seluruh disiplin keilmuan yang berkembang saat ini. Adapun praktek pendidikan terpadu dapat digambarkan secara ringkas sebagi berikut; 
a.       adanya penyatuan payung pendidikan nasional dalam satu departemen.
b.      Pendidikan nasional terpadu secara politik merupakan strategi nasional pemerintah yang sedang berkuasa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan dalam bentuk apapun dari negara lain.
c.       Politik pendidikan dalam rangka pemberdayaan seluruh masyarakat Indonesia dan penanaman moralitas merupakan sasaran dan tujuan utama pendidikan nasional terpadu.

2. Madrasah Terpadu.
Pendidikan Indonesia saat ini masih mementingkan pendidikan  yang bersifat dan beridiologi materialisme-kapitalis (secara teoritis tidak nampak). Dalam masalah kurikulum misalnya diarahkan kepada kurikulum uyang memberikan bekal kepada peserta didik untuk mampu mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang sangat besar, dan untuk mengikutinya harus mengeluarkan uang banyak. Dan ini berdampak pada kurangnya perhatian kepada moralitas peserta didik tersebut. Oleh karena itulah diperlukannya sebuah sistem pendidikan yang mampu mengakomodir antara kebutuhan jasmani (intelektual) dan Rohani (moralitas).
Salah satu model pendidikan terpadu yang dirancang sesuai dengan visi pendidikan Islam adalah konsep madrasah terpadu. Madrasah dalam beberapa jenjang Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah pada dasarnya mengandung potensi dan kekuatan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainya.
Konsep madrasah terpadu dikembangkan atas dasar prinsip pemikiran, antara lain;
1.                     Menerapkan pendidikan madrasah secara berkelanjutan selama 12 tahun, mulai dari Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah .
2.                     Mewujudkan pendidikan madrasah yang memadukan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama secara tuntas. Pemaduan kedua mata pelajaran itu menambah beban yang sangat berat bagi madrasah, meskipun diharapkan dapat etrcapai secara optimal.
3.                     Madrasah berorientasikan kepada pendidikan manusia seutuhnya, antara kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kemampuan ilmu/intelektualitas dan keterampilan . Dengan prinsip ketiga ini madrasah berusaha mewujudkan keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan Tekhnologi dengan Iman dan Taqwa.[14]
Perwujudan madrasah terpadu menuntut adanya manajemen pada setiap madrasah yang solid dan satu sama lain saling membantu. Perencanaan kebutuhan pendidikan bagi madrasah dari berbagai jenjang dalam satu lokasi itu dapat dilakukan secara bersama. Begitu juga dalam hal kurikulum, konsep madrasah terpadu mengusahakan adanya integrasi dan penyelarasan kurikulum dari ketiga jenjang madrasah tersebut.
Kehadiran madrasah terpadu ini ditawarkan untuk saling mengisi, mengembangkan dan membatasi antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian akan lahirlah pribadi-pribadi yang berimbang yaitu yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus manusia yang terus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa[15]. Karena salah satu faktor penyebab atau biang keladi terjadi dan berkembangnya krisis multidimensional negara Indonesia adalah masalah moralitas bangsa yang sangat “amburadul” dan tidak “karu-karuan”.[16]

D. LANGKAH-LANGKAH REFORMASI ; SITEM PENDIDIKAN ALTERNATIF.
Untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah pembaharuan secara substansial baik dari dalam bidang manajemen, perencanaan, sampai pada praksis pendidikan ditingkat makro. Berikut ini adalah usulan mengenai langkah-langkah reformasi pendidikan untuk masa depan.
1.                         Pendidikan nasional hendaknya memiliki visi yang berorientasi pada demokrasi bangsa sehingga memungkinkan terjadinya proses pemberdayaan seluruh komponen masyarakat secara demokratis.[17]
2.                         Pendidikan Nasional hendaknuya memiliki misi agar tercapainya partisipasi masyarakat secara menyeluruh sehingga secara mayoritas seluruh komponen bangsa yang ada dalam masyarakat menjadi terdidik.[18]
3.                         Substansi pendidikan dasar hendaknya mengacu pada pengembangan potensi dan kreativitas siswa dalam totalitasnya.
4.                         Substansi pendidikan nasional di jenjang pendidikan menengah  dan pendidikan tinggi hendakya membuka kemungkinan terjadinya Pengembangan individu secara horizontal.[19]
5.                         Pendidikan nasional hendaknya mendapatkan proporsi alokasi dana yang cukup memadai agar dapat mengembangkan program-program yang berorientasi pada peningkatan  mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan.
6.                         guru harus diberdayakan secara sistematik dengan emlihat aspek-aspek antara lain; kesejahteraan, rekrutmen dan penempatan, pembinaan dan pengembangan karier dan perlindungan Profesi.[20]
7.                         perlunya penetapan model rekrutmen pejabat pendidikan secara propesional sehingga dapat memperoleh the right man in the right Place
8.                         system pendidkan nasional yang menyeimbangkan antara pendidikan sekolah dan luar sekolah.[21]
Saat ini pemerintah memiliki program pendidikan nasional yang amat strategis, yaitu peningkatan relevansi, efisiensi, dan kualitas pendidikan. Dari program itu memang bisa diyakinkan bahwa pendidikan nasional kita secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar kompetitif. Namun demikian, pelaksanaan program itu tidak semudah rumusannya. Untuk dapat meningkatkan relevansi, eisiensi dan kualitas pendidikan, kita harus melakukan inovasi dunia pendidikan dalam arti yang luas secara terus menerus dengan langkah-langkah seperti yang diungkapkan diatas.

E. Kesimpulan.
Pendidikan nasional belum berhasil dengan memuaskan, hal ini dapat terlihat dari kondisi social masyarakat yang buruk (Korupsi, kriminalitas, kesenjangan social, dan kerusuhan antar golongan) yang menyebabkan krisis multidimensional.
Perlunya sebuah terobosan baru dalam lembaga pendidikan yang diharapkan mampu mengeluarkan bangsa Indonesia dari Krisis tersebut yaitu berupa lembaga pendidikan yang mengakomodir kebutuhan jasmani dan rohani (Intelektualitas dan Moralitas) karena krisis yang dialami bangsa Indonesia menurut para pakar pendidikan akibat moralitas bangsa yang bobrok.
Perlunya pembaharuan dalam sisitem pendidikan nasional yang meliputi manajemen, kurikulum, tenaga pendidik sarana dan prasarana, dana, dll. Yang menjadi sebuah  sisitem pendidikan alternatif.




REFERENSI

Djohar MS, Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 1999)

___________, Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta; LESFI, 2003)

Friere, Paulo. Politik Pendidikan, Kebudayaan, dan Pembebasan. Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arief Fudiyartanto (Yogyakarta; READ dan Pustaka Pelajar, 1999)

Hariyandi, Ahmad dan Ahmad Kosasih, Pendidikan sebagai media Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Makalah : Politik Pendidikan Nasional).

H.A.R Tilaar Membenahi Pendidikan Nasional (Jakarta; Rineka Cipta, 2002)

______________ Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam perspektif Abad 21 (Magelang; Indonesia Tera, 1999)

Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (Editor) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, (Yogyakarta; Adicita Karya Nusa, 2001)

Ki Supriyoko, Politik Pendidikan Nasional dari Dimensi Tujuan (bahan kuliah sesi ke-2) Makalah.

Mastuhu, menata ulang pemikiran system pendidikan Nasional dalam abad 21 (Yogyakarta; MSI UII & Safira Insania Press, 2003)

Muhammad AR. Pendidikan di Alaf Baru, Rekonstruksi atas Moralitas Pendidkan (Yogyakarta; PrismaSophie, 2002), 33.

Rahim, Husni Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2001)

Syafrudin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi (Jakarta; Grasindo, 2002)

Suyanto dan Jihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki  melenium III (Yogyakarta: Adicita, 2000).

Undanag-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional






[1] Tujuan intrinsik adalah untuk mendewasakan anak (berpikir, bersikap, berprilaku dan bahkan dewasa dalam mengendalikan diri), sedangkan tujuan eksintrik adalah pendidikan sesuai dengan kepentingan masyarakat itu sendiri.
[2] Djohar MS, Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta:IKIP Yogyakarta, 1999), hlm.167
[3] seperti yang teraungkap dalam makalah Ki Supriyoko, Politik Pendidikan Nasional dari Dimensi Tujuan (bahan kuliah sesi ke-2)
[4] Djohar MS, Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta:IKIP Yogyakarta, 1999), hlm. 168
[5] Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 2001), 37.
[6] Paulo Friere. Politik Pendidikan, Kebudayaan, dan Pembebasan. Terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arief Fudiyartanto (Yogyakarta; READ dan Pustaka Pelajar, 1999), 167.
[7] Djohar MS. Pendidikan Strategik, Alternatif untuk Pendidikan Masa Depan (Yogyakarta; LESFI, 2003), hlm. 8-10.
[8] H.A.R Tilaar Membenahi Pendidikan Nasional (Jakarta; Rineka Cipta, 2002),  hlm.3
[9] Ahmad Hariyandi dan Ahmad Kosasih, Pendidikan sebagai media Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Makalah : Politik Pendidikan Nasional), 5
[10] lihat Undanag-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5, 6, 7, 8 dan 47.
[11] Mastuhu, menata ulang pemikiran system pendidikan Nasional dalam abad 21 (Yogyakarta; MSI UII & Safira Insania Press, 2003), 33.
[12] Syafrudin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, Konsep, Strategi, dan Aplikasi (Jakarta; Grasindo, 2002), 19.
[13] Ainurrofiq Dawam “Kata Pengantar” dalam Muhammad AR. Pendidikan di Alaf Baru, Rekonstruksi atas Moralitas Pendidkan (Yogyakarta; PrismaSophie, 2002), 33.
[14] Rahim, Arah Baru…20.
[15] H.A.R. Tilaar. Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam perspektif Abad 21 (Magelang; Indonesia Tera, 1999), 201.
[16] Dawam,  Pendidikan .., 20.
[17] Mastuhu, Menata.., 84.
[18] Suyanto dan Jihad Hisyam, Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki  melenium III (Yogyakarta: Adicita, 2000), 8.
[19] Djohar, Reformasi… 178.
[20] Lihat  Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Editor) Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah, (Yogyakarta; Adicita Karya Nusa, 2001), 219-224
[21] Djohar, Pendidikan.., 84.
0 Responses

Posting Komentar

TV GUE